Halo anak Nusantara! Sebelum adanya Republik Indonesia seperti saat ini, Indonesia pernah berada dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Bentuk pemerintahan ini kemudian berubah menjadi bentuk pemerintahan kesatuan. Oleh karena bergantinya bentuk pemerintahan, pergantian kabinet juga perlu dilakukan. Salah satu kabinet yang terbentuk pada awal perubahan ini adalah Kabinet Natsir.
Pada kesempatan kali ini, Munus akan membahas tentang susunan Kabinet Natsir beserta informasi lainnya. Yuk, cari tahu bersama di sini!
Kabinet Natsir, Kabinet Pertama Setelah Bubarnya RIS
Daftar Isi
Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat atau dikenal dengan RIS. Kabinet ini diresmikan tanggal 7 September 1950 sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1950. Sesuai namanya, kabinet ini dipimpin oleh perdana menteri bernama Mohammad Natsir.
Kabinet ini adalah bentuk koalisi politik dari partai Masyumi bersama PNI (Partai Nasional Indonesia), meskipun tidak ada anggota PNI yang masuk dan terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, PNI berada di sisi oposisi bersama Murba dan PKI. Pembentukan kabinet yang diserahkan pada Mohammad Natsir ini sendiri berhasil membuat Partai Masyumi memperoleh jumlah kursi terbesar di dalam DPR saat itu.
Walaupun diresmikan pada tanggal 7 September 1950, kabinet ini sudah memulai tugas pada 6 September 1950 dan berlangsung sampai pada 20 Maret 1951. Alasan dari pembubarannya adalah pemerintahan yang tidak berjalan lancar karena banyaknya pemberontakan yang bermunculan, seperti Gerakan RMS, Gerakan DI/TII, Gerakan APRA, dan Gerakan Andi Azis.
Susunan Kabinet Natsir
Berikut adalah susunan Kabinet Natsir mulai dari perdana menteri dan para menterinya :
- Perdana Menteri: Mohammad Natsir (Masyumi)
- Wakil Perdana Menteri: Hamengkubuwono IX (Non-Partai)
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Bahder Djohan (Non-Partai)
- Menteri Keamanan Rakyat: Abdul Halim (Non-Partai)
- Menteri Luar negeri: Mohammad Roem (Masyumi)
- Menteri Pertanian: Tandiono Manu (Partai Sosialis Indonesia)
- Menteri Dalam Negeri: Assaat (Non-Partai)
- Menteri Penerangan: M.A. Pellaupessy (Faksi Demokratik)
- Menteri Kehakiman: Wongsonegoro (Partai PIR)
- Menteri Agama: Wahid Hasyim (Partai Masyumi)
- Menteri Kesehatan: J.Leimena (Partai Kristen Indonesia)
- Menteri Tenaga Kerja: Panji Suroso (Partai Parindra)
- Menteri Perdagangan: S. Djojohadikusumo(Partai Sosialis Indonesia)
- Menteri Sosial: F.S. Haryadi (Partai Katolik)
- Menteri Negara: Harsono Tjokroaminoto (PSII)
- Menteri Pekerjaan Umum: Herman Johannes (PIR)
- Menteri Perhubungan: Djuanda Kartawidjaja (Non-Partai)
- Menteri Keuangan: Syafruddin Prawiranegara (Partai Masyumi)
Program Kerja Kabinet Natsir
Sebagai kabinet pemerintahan, berikut adalah beberapa program Kabinet Natsir yang sudah Munus rangkum dari berbagai sumber.
- Menyelenggarakan dan mempersiapkan pemilu untuk Konstituante dalam waktu singkat
- Menyempurnakan susunan pemerintahan yang bulat sesuai Pasal 146 dalam UUD Sementara Tahun 1950
- Memperkuat perekonomian masyarakat serta menciptakan keragaman dan situasi yang sama rata pada hak antara buruh dan majikan
- Menggiatkan usaha untuk mencapai ketentraman dan keamanan di wilayah Indonesia
- Pemulihan mantan anggota tentara ke dalam masyarakat serta penyempurnaan angkatan perang
- Membantu pembangunan perumahan masyarakat serta melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas dalam bidang kesehatan dan pendidikan
- Menyelesaikan konflik perebutan Irian Barat dalam waktu secepat mungkin.
Keberhasilan Kabinet Natsir
Dalam menjalankan tugasnya, kabinet ini juga menggapai beberapa keberhasilan. Pada bidang ekonomi, sistem ekonomi diubah, yang awalnya ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, perubahan sistem ini disebut sebagai Sumitro Plan.
Kabinet ini juga membuka lebar pintu untuk melakukan politik luar negeri. Kabinet menerapkan prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri Indonesia, dan akhirnya bergabung dengan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Tidak hanya itu, Indonesia juga melakukan perundingan dengan Belanda mengenai wilayah Irian Barat untuk pertama kalinya. Untuk keberhasilan di dalam negeri, Indonesia juga akhirnya melakukan pemilihan umum untuk pertama kalinya pada tahun 1950.
Penyebab Jatuhnya Kabinet Natsir
Penyebab jatuhnya Kabinet tidak bisa dilepaskan dari masa awal pembentukan. Jatuhnya kabinet natsir disebabkan karena PNI yang tidak diikutkan ke dalam kabinet tersebut. PNI yang tidak terima kemudian menjadi partai oposisi bersama dengan Murba dan Partai Komunis Indonesia.
Sebagaimana layaknya oposisi, banyak program kerja kabinet yang dikritik oleh kelompok oposisi. Salah satu permasalahan yang cukup memberatkan kabinet adalah ketika PNI melancarkan mosi Hadikusumo dimana mosi ini berisi tuntutan untuk mencabut Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1950 tentang pemilihan untuk anggota lembaga perwakilan daerah. Oposisi ingin lembaga perwakilan daerah yang sudah dibentuk dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 saat Kabinet Hatta berlangsung untuk diganti menjadi peraturan yang lebih demokratis.
Mosi Hadikusumo diterima setelah dilaksanakannya pemungutan suara dalam parlemen. Sebagai hasil dari kejadian ini, menteri dalam negeri mengundurkan diri dan menciptakan situasi yang memanas. Jatuhnya Kabinet juga disebabkan dengan banyaknya pemberontakan yang terjadi saat itu, serta masalah Irian Barat yang tidak kunjung selesai.
Hal ini membuat kabinet mendapat serangan dari berbagai arah dan dijatuhi mosi tidak percaya dari parlemen. Oleh sebab itu, Perdana Menteri Natsir mengundurkan diri dan memberikan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 21 Maret 1951.
Baca Juga : Sejarah NASAKOM: Kepanjangan, Konsep, Ideologi, & Keruntuhannya
Demikian penjelasan yang dapat berikan mengenai Kabinet Natsir. Kabinet ini memang tidak berlangsung lama, tapi perubahan yang diberikan dan diberlakukan pada masa Kabinet Pemerintahan Natsir telah memberikan fondasi awal dalam negara Indonesia di masa sekarang ini. Semoga penjelasan Munus dapat membantu.
Tidak ada komentar