Lahirnya Masa Orde Baru, Hasil dari Runtuhnya Era Orde Lama

Awal pemerintahan masa orde baru seolah membuka lembaran sejarah baru di Indonesia, karena pada masa itu, petinggi jabatan melakukan pembangunan dari berbagai isu politik sampai ekonomi. Masa orde baru bermula sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret atau sering disebut sebagai Supersemar.

Surat perintah tersebut berlaku selama 32 tahun lamanya, mulai dari 11 Maret 1966 sampai tahun 1988. Pengangkatan Soeharto menjadi Presiden Indonesia terbaru pada saat itu menandakan bahwasanya era Orde Baru telah dimulai dan jabatan Soekarno diruntuhkan.

Penamaan Masa Orde Baru ini dilakukan sebagai komparasi atau bentuk perbandingan dengan Masa Orde Lama. Tujuan program Orde Baru saat itu adalah untuk menekankan adanya stabilitas politik dan perbaikan ekonomi yang ada.

Pembahasan kali ini akan memberikanmu wawasan untuk lebih mengenal era Orde Baru. Kita akan belajar sejarah awal mula, ciri pemerintahan, penerapan Pancasila sampai penyimpangannya. Yuk, simak terus artikel Museum Nusantara di bawah ini, yuk!

Awal Mula Lahirnya Masa Orde Baru

Kekacauan terjadi pada tatanan kehidupan bangsa Indonesia setelah peristiwa mengerikan yang terjadi pada 30 September 1965, dikenal sebagai G30S/PKI. Banyaknya penyelewengan terhadap UUD 1945 dan Pancasila, membuat seluruh masyarakat Indonesia ingin melaksanakan pedoman hidup yang lebih konsekuen.

Setelah gerakan PKI dihancurkan, Presiden Soekarno pada saat itu belum menindak tegas pembubaran komunis. Sehingga, hal tersebut memunculkan adanya gerakan demonstrasi dari masyarakat maupun mahasiswa.

Para demonstran mendatangi DPR-GR dan mengajukan tuntutan Tritura yang isinya adalah untuk membubarkan PKI, reformasi kabinet dan harga kebutuhan pokok kembali diturunkan karena pada saat itu kondisi ekonomi Indonesia cukup parah.

Kemudian pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mendengar keluhan rakyatnya dan merombak kabinet agar jauh dari unsur PKI. Namun, reaksi masyarakat tidak puas dengan keputusan tersebut karena masih banyak anggota kabinet yang menjadi anggota G30S/PKI.

Akibat dari demonstrasi tak berkesudahan, Presiden mengeluarkan Surat Perintah pada tanggal 11 Maret 1966. Di dalamnya terdapat perintah bahwa Letjen Soeharto sebagai panglima Angkatan Darat akan mengambil alih tindakan yang perlu untuk menyelamatkan keutuhan bangsa Indonesia sekaligus menertibkan keamanan.

Berbagai upaya dilakukan agar demonstrasi dan kekacauan di Jakarta cukup reda, namun reaksi masyarakat tetaplah sama. Sehingga, Soekarno memutuskan untuk mengundurkan diri dan Masa Orde Baru resmi dimulai ketika Soeharto diangkat menjadi Presiden Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966.

Mengenal Ciri Pemerintahan pada Masa Orde Baru

1. Dominannya Pengaruh Militer pada Orde Baru

Ciri pemerintahan yang pertama ini terlihat sejak era Orde Lama berlangsung, dimana pada saat itu kabinet Dwikora bentukan Soekarno berisikan anggota perwira Angkatan Darat. Akibat besarnya pengaruh militer itu kemudian akan memunculkan adanya dwifungsi ABRI.

Fungsi ganda ini kemudian menjadi parah saat Orde Baru, dikarenakan partai Golkar yang menjadi mesin politik terkuat di pemerintahan itu beranggotakan banyak anggota ABRI. Tak hanya itu, kedudukan jabatan sipil serta militer membuatnya mudah mendapat jabatan komisaris di berbagai perusahaan di Indonesia. Hal ini menjadi penanda adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di pemerintahan

2. Adanya Pembatasan Pilihan Partai Politik

Ciri kedua dianggap menjadi solusi untuk membatasi adanya pandangan baru yang berkembang di masyarakat. Apabila dibandingkan dengan pemilu tahun 1971 yang pada saat itu diikuti oleh sembilan parpol dan satu golongan karya, pemilu 1977 kala Orde Baru hanya diikuti oleh dua partai politik saja dengan satu golongan karya.

3. Adanya Pembangunan Secara Besar-Besaran

Ciri selanjutnya adalah pembangunan dilakukan secara masif karena pada saat itu pemerintah menginginkan untuk berfokus pada rekonstruksi infrastruktur fisik maupun non-fisik sebagai prioritas utamanya.

Pembangunan tersebut menjadi respon pemerintah akibat adanya kekacauan ekonomi tahun 1965 sejak kejadian G30S/PKI. Pada saat itu, pemerintah Indonesia membuka investasi modal asing di dalam maupun luar negeri agar usaha masyarakat semakin berkembang. Harapannya, pembangunan ekonomi tersebut dapat meningkatkan arus perekonomian dan harga kembali normal.

4. Pemerintahan yang Terpusat atau Sentralistik

Ciri pemerintahan yang terakhir adalah sentralistik, dimana kekuasaan atau wewenang dilimpahkan kepada posisi puncak pada sebuah struktur organisasi. Pemerintahan tersebut terjadi karena sistem kenegaraan Indonesia yang tidak setara di seluruh daerah.

Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru

Masa Orde Baru sedikit demi sedikit meruntuhkan sistem politik dari ekstrim otoriter menjadi demokrasi yang lebih liberal. Namun, liberalisme pada awal pemerintahannya tidak cocok diterapkan di Indonesia.

Sehingga, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 sampai dengan 1988, Pancasila kembali dikuatkan sebagai pedoman dan dasar negara Indonesia.

Masa Orde Baru berusaha untuk mengaplikasikan Pancasila serta UUD 1945 secara murni dan bertanggung jawab, sehingga terdapat beberapa metode yang digunakan oleh pemerintah dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila yakni sebagai berikut.

• Pertama adalah melaksanakan pengajaran P4 yakni Pelaksanaan, Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila di berbagai tingkat sekolah formal di Indonesia.
• Kedua, Presiden Soeharto mengizinkan masyarakat untuk membentuk organisasinya sendiri bersyaratkan dengan asas-asas yang terkandung dalam nilai Pancasila.
• Ketiga, Presiden Soeharto melarang dengan tegas adanya kritik dari masyarakat yang dapat melengserkan pemerintah dengan alasan untuk menjaga stabilitas keamanan.

Dalam pengaplikasiannya, ternyata juga terdapat kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila Masa Orde Baru. Kelebihannya adalah ada pembentukan lembaga negara yang sesuai dengan prinsip UUD 1945. Selanjutnya, tingkat kemiskinan menurun dan kebutuhan bahan pangan tercukupi.

Pembangunan ekonomi berjalan dengan mulus dan suara rakyat terpenuhi dalam pemilihan umum. Kesuksesan program pembangunan juga menjadi kelebihan dari pemerintahan Orde Baru.

Dengan kelebihan di atas, penerapan Pancasila juga memiliki kekurangan seperti munculnya kesenjangan sosial pada kehidupan bermasyarakat, banyaknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan pemerintah cenderung otoriter, dimana presiden memiliki kewenangan yang besar dalam mengatur pemerintahan di Indonesia.

Penyimpangan yang Terjadi pada Masa Orde Baru

Dalam penerapannya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Puncak konflik dari penyimpangan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto adalah terdapat krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997.

Dimana pada saat itu, Soekarno melakukan pembatasan keterlibatan partai politik, hanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang boleh mencampuri urusan politik Indonesia.

Selain partai politik, pers juga dibungkam dengan banyaknya surat kabar yang dihanguskan karena mengandung kata-kata kritikan terhadap pemerintah. Parahnya, pada masa ini banyak terjadi penculikan dan penangkapan para aktivis politik yang menyuarakan pendapatnya mengenai pemerintah. Serta masih banyak lagi pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Indonesia.

Baca juga: Mengenal Masa Orde Lama, Masa Perintisan Indonesia

Demikian informasi yang berhasil Museum Nusantara rangkum mengenai Masa Orde Baru. Banyaknya penyimpangan membuat pemerintah harus introspeksi diri agar tidak terjadi masa-masa kelam seperti sejarah pada era Orde Baru. Semoga artikel ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anak Nusantara!